RUU BPJS Justru Untungkan Pekerja dan Pegawai

July 10, 2011 – 8:26 am
Liputan6.com, Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini memasuki tahap akhir. Rencananya pada 22 Juli mendatang RUU BPJS siap diundangkan. Namun, hingga saat ini, masalah itu terus menjadi perdebatan oleh beberapa pihak. Terlebih, saat transformasi empat badan usaha milik negara atau BUMN (PT Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) ke dalam BPJS mencuat.

Anggota Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Sahat Butar-butar melihat ada upaya dari pihak tertentu yang merasa dirugikan jika RUU ini menjadi UU. Aneka isu guna menggagalkan RUU ini menjadi UU pun muncul. Salah satunya membuat kebohongan dan kesesatan pada buruh dan pekerja bahwa bila ditransformasi, maka uang pekerja yang dititipkan dalam bentuk dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Jamsostek akan hilang.

Karena itu, Sahat membantah hal itu. Bahkan sebaliknya, jika RUU ini disahkan, maka semua pekerja, dari sektor formal maupun informal, termasuk petani, nelayan, pembantu rumah tangga, tenaga kerja Indonesia dan lainnya akan memperoleh manfaat lebih.

"Pekerja melalui wakilnya sebagai salah satu unsur tripartit yang duduk dalam Dewan Pengawas BPJS dapat langsung menentukan dan mengawasi penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS bagi kepentingan seluruh peserta," tegas Sahat dalam konferensi pers di Gedung YTKI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Ahad (10/7).

Selain itu, Sahat menyatakan, pengusaha atau pemberi kerja wajib mengikutsertakan para pekerja dalam program jaminan pensiun, yang selama ini masih merupakan impian bagi sebagian besar pekerja Indonesia.

Bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan pelbagai sebab, menurut Sahat, juga akan tetap berhak mendapatkan jaminan kesehatan paling lama enam bulan sejak pemecatan. Jika setelah enam bulan, yang bersangkutan belum juga mendapatkan pekerjaan, maka negara wajib membayar iuran dalam bentuk Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan untuk seumur hidup.

Manfaat lain Sahat menegaskan, setiap pekerja dan keluarganya akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskiriminasi dan limitasi baik jenis penyakit yang diderita maupun biaya berdasarkan prinsip ekuitas atau kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan.

BPJS ini pun, ujar Sahat, juga bermanfaat besar bagi pekerja negeri sipil (PNS), prajurit TNI dan anggota Polri. "Mereka berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, yang selama puluhan tahun tidak pernah didapatkan," ujarnya.

Pemerintah selaku pemberi kerja, harus wajib memberi iuran untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun bagi mereka. Karena selama ini, menurut Sahat, JHT dan pensiun yang diterima, dananya langsung diambil dari anggaran negara atau APBN. "Cara seperti ini, salah karena merugikan anggaran negara dan pekerja negeri (PNS, TNI/Polri)."

Dengan adanya BPJS, masih menurut Sahat, ketiga unsur ini akan mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan di semua rumah sakit yang berfungsi sebagai vendor dari BPJS kesehatan. "Selama ini, bagi prajurit TNI dan Polri, hanya bisa berobat di RS TNI atau Polri, jika di luar itu menjadi tanggungan yang bersangkutan," ujar Sahat.(ANS)

http://berita.liputan6.com/read/3432…ja_dan_pegawai

Ane hanya berharap, masyarakat tidak terbebani dengan RUU BPJS ini.
Dan bila terealisasi diharapkan bermanfaat bagi keluarga pekerja juga, tidak hanya bagi pekerjanya saja.

RUU BPJS Justru Untungkan Pekerja dan Pegawai

Info yg dicari : bpjs terkini, BPJS TERBARU, apa kabar bpjs,

Post a Comment