Kelakuan Anggota DPRD Pekan ini: Ada Bandar Togel, Setubuhi ABG 12 thn dan Pukuli PNS

April 8, 2012 – 12:26 am
DPRD Serdangbedagai
Menyetubuhi Anak di Bawah Umur, Anggota DPRD Sergai Diancam 12 Tahun

LUBUKPAKAM, Sabtu, 07 April 2012- Diduga membawa kabur dan menyetubuhi anak di bawah umur, anggota DPRD Serdangbedagai (Sergai) dari Partai Hanura, Rusiadi (37), warga Desa Pematang Sijonam, Kecamatan Perbaungan, Sergei, disangkakan melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun.

Hal ini terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam, Kamis (5/4). Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Fadly Arby SH MKn dalam surat dakwaan yang dibacakannya di depan ketua majelis hakim Denny Lumbantobing SH mengatakan, terdakwa melakukan tipu muslihat dan kebohongan atau membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan. Disebutkan, Rusiadi melakukan perbuatan itu pada 1 Januari 2007 di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun. Di hotel tersebut Rusiadi membujuk dan merayu AZ agar mau melakukan hubungan suami istri dengan janji akan dinikahi.

Selain menyetubuhi anak di bawah umur, Rusiadi juga disangkakan melakukan perbuatan melarikan anak, sehingga Rusiadi dijerat dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Perbuatan melarikan anak tersebut dilakukan Rusiadi pada 8 Januari 2010. Karena hubungan mereka tak direstui orangtua AZ, Rusiadi membawa korban ke Jakarta. Di Jakarta, AZ selalu diajak Rusiadi jalan-jalan ke Plaza Atrium Senen dan Mal Mangga Dua. Sedangkan malam harinya AZ dan Rusiadi berpisah
http://www.hariansumutpos.com/2012/0…m-12-tahun.htm

DPRD Kota Denpasar, BALI
Anggota DPRD Denpasar Jadi Bandar Togel
Sabtu, 7 April 2012 | 21:44 WIB

DENPASAR, KOMPAS.com — Jajaran Polres Kota Denpasar, Bali, menangkap dua orang yang terlibat judi togel, Sabtu (7/4/2012). Kedua tersangka adalah seorang pengecer, NG, dan bandarnya, MP.

NG ditangkap di Jalan Letda Reta, sementara MP ditangkap di Jalan Letda Ngurah Putra. Belakangan diketahui, MP adalah anggota DPRD Kota Denpasar.

Kepala Polres Kota Denpasar Kombes I Wayan Sunartha membenarkan informasi tersebut. Namun demikian, ia belum bersedia membeberkan secara detail.
http://regional.kompas.com/read/2012…i.Bandar.Togel

DPRD Tapanuli Selatan
Diduga Aniaya PNS Anggota DPRD Tapsel Dilapor ke Polisi
Saturday, April 7th, 2012

Sidimpuan-ORBIT: Diduga menganiaya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Amaluddin (45), anggota DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) berinisial PS (55) diadukan ke Mapolres Tapsel. Ditengarai, ada insiden antar oknum PNS dengan wakil rakyat itu. Informsi dihimpun Harian Orbit hingga Jumat (5/4), pengaduan Amaluddin terhadap PS tertuang dalam surat Nomor:LP/93/III/2011/SU/Tapsel tentang dugaan tindak penganiayaaan dan melakukan perbuatan tak menyenangkan dengan ancaman kekerasan. Penganiayaan diduga diakibatkan adanya insiden yang terjadi antara keduanya sebulan silam.

Korban menerangkan, saat itu dirinya sedang mengawasi bongkar muat beras Bulog di dekat rumah Kepala Desa Marancar Godang. Tiba-tiba PS muncul di tempat itu, lalu memanggil korban dan langsung bertanya mengenai kios. Korban kemudian menjawab kios dimaksud sudah ada yang menempati.

Selanjutnya, terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan PS. Saat pertengkaran tiba-tiba PS memukul bibir Amaluddin hingga pecah. “Bibir saya pecah dipukul. Jika tidak cepat-cepat lari mungkin badan saya juga akan remuk dihajarnya,” ujar korban sembari menyebut jika insiden itu disaksikan Fitri (27), isteri Kepala Desa Marancar Godang dan Alamsyah supir angkutan Bulog. Dikatakan, sebelum melapor ke Polres, dirinya juga telah melaporkan peristiwa menimpa dirinya ke Polsek Kecamatan Batang Toru dan melakukan visum di Puskesmas setempat.

Lebih lanjut korban mengatakan, sehari setelah membuat laporan ke Polres Tapsel, ia kembali mendapat ancaman dari PS, di Kantor Camat Kecamatan Marancar. “PS mendatangi kantor camat sembari marah-marah memanggil-manggil nama saya. Dia juga memukul meja,” ujarnya. Ketika itu korban sembunyi dibalik pintu.

Menurutnya, kejadian bermula dari pembagian kios baru di Pasar Sampurna, Kecamatan Marancar, Tapsel. “PS memaksa saya agar ia mendapatkan kios di posisi paling depan. Sementara zona-zona kios sudah ditentukan Disperindag, yang mana untuk zona dagang beras berada agak di belakang,” terang Amaluddin yang juga menjabat Kepala Pasar dan Kepala Penyalur Distribusi Pasar Kelas III, Marancar. Diharapkannya, pihak kepolisian dapat segera mengambil tindakan atas laporannya tersebut serta dapat menjaga keselamatan diri dan keluarganya atas ancaman
http://harianorbit.com/diduga-aniaya…por-ke-polisi/

DPRD Surabaya
Ada Anggota DPRD Jadi Makelar Tanah untuk Proyek Pemerintah
Sabtu, 7 April 2012 | 04:58 WIB

SURABAYA – Makelar tanah kembali berulah di Surabaya barat. Ini menyusul dialokasikannya anggaran Rp 37 miliar untuk pembebasan lahan, guna pembangunan akses jalan Stadion Gelora Bung Tomo (SGBT). Kini, mereka menguasai tanah di sana, yang dibeli dari warga dengan harga murah. Padahal, di masa Bambang DH masih walikota Surabaya, tanah di sekitar stadion dilarang diperjualbelikan. Ironisnya lagi, ada anggota DPRD yang disebut-sebut menjadi makelar tanah di sana.

Berdasarkan data yang dihimpun Surabaya Pagi sebelum SGBT dibangun, harga tanah di kawasan Pakal Rp200 ribu-300 ribu per meter persegi. Namun sekarang menjadi Rp1 juta per meter persegi. Kuswanto, Ketua RW-III Rejosari, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal membenarkan penguasaan tanah oleh para makelar. ”Memang seperti itu. Banyak makelar sudah menguasai tanah di sini (sekitar Stadion GBT, red). Padahal sudah ada larangan jual-beli, tapi tetap saja tak berarti,” kata Kuswanto ditemui Surabaya Pagi, kemarin. Sebelum GBT dibangun, harga tanah di kawasan Pakal berkisar Rp200 ribu-300 ribu per meter persegi. Namun sekarang menjadi Rp1 juta per meter persegi. “Itu ulah makelar,” tandasnya.

Jika dibiarkan, Panitia Pembebasan Tanah (P2T) bentukan Pemkot Surabaya dinilai bakal mengalami kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan di sana. Pasalya, harga jual beli yang dipatok para makelar itu sangat tinggi, di atas harga pasaran. Kondisi ini mengancam jebloknya citra Surabaya yang rencananya pada 2019 bakal ditunjuk sebagai salah satu penyelenggara Asean Games. ”Sudah banyak broker yang mulai bermain. Dari sekadar menjadi perantara tanah yang akan terkena dampak pembangunan akses stadion, dan atau membeli tanah dari warga sekitar,” ungkap Masduki Toha, tokoh masyarakat di Kecamatan Benowo dan Pakal.

Masduki yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya ini menyebut mayoritas lahan yang akan dibebaskan adalah milik warga dan sejumlah pengembang. “Jika milik pengembang bisa dibicarakan, karena pengembang juga punya kepentingan buat menambah nilai plus huniannya. Tapi jika tanah yang dimiliki warga perseorangan atau makelar, tentunya tidak mudah,” papar politisi PKB ini.

Makelar yang ada, lanjut Masduki, bukan saja dari kalangan warga biasa. Namun kalangan sejawatnya, sesama anggota dewan juga ada. Meski demikian, Masduki enggan menyebut siapa orang yang dimaksud dan dari DPRD mana. ”Jika pembebasan tidak mudah dilakukan, pemkot patut bertanggung jawab. Seharusnya sebelum membebaskan dan membangun stadion, pemkot membebaskan keseluruhan lahan yang diperlukan untuk akses,” sesalnya.

Selama ini, lanjut Masduki, makelar sebatas ”bermain” pada lahan yang diperlukan untuk perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Namun sekarang, makelar melebarkan sayapnya, menjadikan lahan untuk pembangunan akses stadion GBT sebagai komoditas bisnis mereka. ”Saya menyayangkan tidak berfungsinya perwali yang pernah dikeluarkan Wali Kota Bambang DH saat itu. Perwali melarang jual-beli tanah di kawasan lokasi SGBT. Terbitnya perwali untuk mengantisipasi penguasaan lahan oleh makelar. Sekarang perwali itu bukan lagi tak berlaku, tapi seakan tak ada,” kata Cak Duki, sapaan akrabnya.
http://www.surabayapagi.com/index.ph…de4be4381cd0d6

—————-

Itu UU Politik untuk menghadapi Pemilu 2014 yang sedang digarap di DPR, sebaiknya mensyaratkan dengan ketat untuk bisa menjadi anggota DPR dan DPRD. Tes kesehatan fisik saja tidak cukup. Tes kesehatan mental, kejiwaan, dan jaminan berkelakuan baik dari kepolisian dan tokoh masyarakat yang independen di lingkungan dimana si calon anggota DPR/DPRD itu tinggal atau pernah tinggal, seharusnya menjadi salah satu syarat utama untuk bisa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat

Kelakuan Anggota DPRD Pekan ini: Ada Bandar Togel, Setubuhi ABG 12 thn dan Pukuli PNS

Info yg dicari : Cerita ngentot di tapsel, crita prslingkuhan pns, Foto anggota Dewan PNS ngentot, tapsel ngentot,

Post a Comment