UUD’45 itu Kabinet Presidentil, Tapi DPR Ngotot Masukan Aturan Koalisi ke RUU Pilpres

Monday, May 21st, 2012

DPR Ngotot Masukan Aturan Koalisi ke RUU Pilpres Sunday, 20 May 2012 22:53 KBR68H, Jakarta - Komisi Politik DPR sepakat soal wacana aturan koalisi dan opsisi dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Anggota komisi kepemiluan DPR Akbar Faisal mengatakan aturan itu bisa mencegah pemanfaatan koalisi untuk ...

Saan Mustofa Yakin Anas Lolos dari Kasus Korupsi

Wednesday, May 9th, 2012

LENSAINDONESIA.COM: Kasus korupsi yang diduga menyeret Ketum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum, ditanggapi santai Wasekjen PD, Saan Mustofa. Saan berkeyakinan dalam kasus suap Hembalang dan Wisma Atlet Anas tidak terlibat. “Sampai hari ini tak ada wacana itu. DPP, DPD maupun lain-lain konsentrasinya konsolidasi internal partai, memperkuat, meningkatkan kapasitas dengan training. Semua ...

Saan Mustofa: Tak Ada Wacana Nonaktifkan Anas

Tuesday, May 8th, 2012

VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Saan Mustofa, memastikan tidak ada wacana penggulingan dan penonaktifan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum. "Sampai hari ini tak ada wacana itu. DPP, DPD, maupun lain-lain," kata Saan. "Konsentrasinya konsolidasi internal partai, memperkuat, meningkatkan kapasitas dengan training. Semua fokus ke situ," katanya di DPR, Jakarta, ...

Peluang JK Nyapres di Demokrat Terbuka

Sunday, May 6th, 2012

Quote: Jakarta - Peluang mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk menyalonkan diri lagi sebagai presiden RI 2014, masih besar. Namanya pun direkomendasikan oleh kader Partai Demokrat, salah satunya Max Sopachua. Namun PD menegaskan itu bukan sikap resmi partai. "Itu kan wacana, bukan sikap partai, partai belum bicara soal pencapresan," ujar anggota Dewan ...

Pembatasan BBM Berdasarkan “CC” akhirnya dibatalkan dan ditiadakan..

Friday, May 4th, 2012

VIVAnews - Pemerintah urung menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar bersubsidi bagi mobil pribadi berdasar kapasitas mesin (cc) atau tahun produksi. Pemerintah menerapkan pembatasan dengan cara lain, meniadakan premium di SPBU tertentu. "Untuk pengendalian pelat hitam, kemarin ada cc atau tahun. Setelah kami ujicoba di lapangan, itu akan sulit," kata Menteri Energi ...

Terganjal Lapindo dan Non-Jawa, ICAL jadi kartu mati GOLKAR di Pilpres 2014

Wednesday, April 25th, 2012

Andi Mattalata prediksi Ical sulit menangkan pilpres Selasa, 10 April 2012 19:04 WIB Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga politisi Partai Golkar, Andi Matalata memprediksi, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical sulit untuk memenangkan Pilpres. 2014. "Saya tidak tahu, dulu katanya ada survei. Tapi bagaimana ...

(Kemana, Kemana, Kemana?), PKS Serahkan Nasib 3 Menterinya Kepada SBY

Saturday, April 7th, 2012

Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum berniat menarik tiga menterinya dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Anggota Fraksi PKS, Surahman Hidayat beralasan, partai politik tak berhak menarik atau mencopot menteri. Itu merupakan kewenangan dari presiden. Sejauh ini PKS belum menerima pernyataan resmi dari partai koalisi tentang pencopotan kader mereka di ...

Risa Amrikasari: Ini Pikiran Kebablasan Tentang Pornografi

Thursday, March 29th, 2012

Novelis dan pemerhati sosial khusus perempuan, Risa Amrikasari menentang wacana pengaturan cara berpakaian rok perempuan harus di bawah dengkul. Risa Amrikasari: Ini Pikiran Kebablasan Tentang Pornografi

Kenaikan Harga BBM dari Sudut Pandang Saya

Monday, March 26th, 2012

Akhir-akhir ini, negara kita tengah dihebohkan dengan adanya wacana kenaikan BBM yang rencananya akan diterapkan mulai Bulan April 2012. Sebagai seorang mahasiswa, saya tidak ingin hanya menjadi kaum yang buta, yang selalu mencoba menutup mata atas permasalahan di Negeri ini. Pada tulisan ini, saya akan mengungkapkan pendapat saya sebagai seorang ...

Penyadapan di KPK Diusulkan Diperketat

Tuesday, March 13th, 2012

Quote: Berbagai wacana muncul soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di bidang penindakan, salah satu wacana yang muncul adalah pengetatan syarat penyadapan. Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang dari Sekretariat Jenderal DPR yang diterima Komisi III, berbagai syarat harus dipenuhi KPK dalam penyadapan seperti tertuang dalam Pasal 12A. Penyadapan ...