Apa Salah Pemerintah Beli 7% Saham Newmont?

Monday, April 23rd, 2012

Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwono menerangkan, tidak ada yang salah dengan rencana pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh pemerintah. "Tidak ada yang salah dengan rencana pemerintah itu (pembelian saham Newmont)," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/3/2012). Dengan pembelian saham baru ...

Jangan Lebay Menyikapi Perokok, Kini Asap Rokok Bisa Jadi OBAT & Kesehatan

Tuesday, April 17th, 2012

MK Wajibkan Pemerintah Buat Tempat Khusus Merokok Selasa, 17 April 2012, 19:06 WIB REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah untuk menyediakan tempat khusus merokok dan kawasan tanpa rokok, baik di tempat kerja, umum, atau pun tempat lainnya. Hal tersebut dinyatakan MK dalam putusan uji materi Pasal 115 ayat (1) dan ...

Wamen ESDM Tantang Yusril Berdebat Soal Harga Minyak

Wednesday, April 4th, 2012

Rista Rama Dhany - detikFinance Jakarta - Tudingan berbagai pihak salah satunya Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Irza Mahendra kalau kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP) US$ 105 per barel menganut harga pasar. Sementara, patokan mekanisme harga pasar dalam menentukan harga BBM pernah dibatalkan Mahkamah ...

Priyo Khawatir Yusril Menang Gugatan di MK

Wednesday, April 4th, 2012

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta kepada Yusril Ihza Mahendra untuk mencabut gugatan uji materi Pasal 7 Ayat 6a UU APBNP 2012. Permintaan ini dengan alasan rekam jejak Yusril yang selalu memenangkan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). "Pertama saya tidak menganjurkan ...

F-PDIP: Marzuki Alie Mirip Supir Bajaj

Sunday, April 1st, 2012

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie tak mempunyai etika selama memimpin rapat paripurna pengambilan keputusan RUU APBNP 2012. Marzuki dinilai mengabaikan berbagai pertimbangan dan keberatan dari F-PDIP dan fraksi lain. "Marzuki pimpin sidang paripurna sudah mirip supir bajaj kejar setoran. Banyak materi penting yang belum ...

Marzuki Alie Dituding Giring Anggota DPR Langgar Konstitusi Sahkan RUU APBN 2012

Saturday, March 31st, 2012

Inskontitusional, Pasal BBM Bisa Dibatalkan Sabtu, 31/03/2012 | 13:12 WIB Jakarta – Masyarakat Indonesia belum bisa menarik nafas lega meski bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan batal naik 1 April. Sebab, paripurna DPR hanya memutuskan menunda. Bila selama 6 bulan rata-rata harga minyak naik 15% dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude ...

[HOT!!!!] Kenaikan Harga BBM belum Final!

Friday, March 30th, 2012

Maaf sebelumnya gan kalo ane :salahkamar Ane cuman mau supaya kita jgn terlalu panik atas rencana Pemerinta buat menaikkan harga BBM. Kalo boleh sih ane di kasi :cendolbig yah gan :) Tapi jgn di :batabig Quote: Ternyata keputusan DPR yang menyetujui opsi Pemerintah untuk menaikkan (ataupun menurunkan) harga BBM dengan syarat tertentu masih dinilai belum ...

Menggugat Aturan Rumah Sederhana Bersubsidi

Thursday, March 22nd, 2012

Aturan Rumah Tipe 36 Masih Diuji Materiil Quote: Kamis, 22 Maret 2012 | 14:07 Ilustrasi (sumber: Antara) Sampai saat ini, aturan itu telah menjalani sidang ketiga Aturan mengenai rumah berukuran tipe 36 meter persegi masih diuji materiil di Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini, aturan itu telah menjalani sidang ketiga yang dilakukan hari ini guna ...

MK Minta MUI Tak Peruncing Suasana

Thursday, March 22nd, 2012

JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengimbau Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memperuncing suasana terkait ketidaksetujuannya terhadap putusan judicial review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1 tentang Perkimpoian yang dimohonkan Macicha Mochtar. Dia meminta MUI sebaiknya mencari jalan hukum dari persoalan umat. MUI jangan malah ...

Permasalahan Sebenarnya Yg Dihadapi Orang Kalimantan

Saturday, March 17th, 2012

Kaltim Minimal Dapat Rp 48 T Bupati Kubar: Di Era Kerajaan Bisa sampai Rp 160 T Ismail Thomas SENDAWAR - Bupati Kutai Barat (Kubar) Ismail Thomas ikut angkat bicara terkait dana bagi hasil sumber daya alam (SDA). Dana yang selama ini dibagi pusat tersebut sangat merugikan daerah penghasil, terutama Kaltim, dan imbasnya turut ...