Upah layak,hak buruh yang di atur dalam undang-undang..

November 29, 2010 – 6:26 am
Hak paling sejati bagi seorang buruh adalah upah. Upah adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh yang telah bekerja memenuhi tuntutan produksi pengusaha. Pemenuhan hak ini harus memperhatikan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tanggung jawab terhadap pemenuhan hak ini bukan hanya berada pada pihak pengusaha saja, tetapi pemerintah mempunyai kewajiban yang besar untuk melindungi kaum buruh dari kesewenangan pengusaha dalam memberikan upah kepada buruh. Untuk itu, pemerintah membuat suatu ukuran pengupahan yang layak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara agar dipatuhi oleh pengusaha. Aturan mengenai pengupahan diatur didalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) No.17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Kedua aturan inilah yang menjadi acuan pemerintah dan pengusaha dalam menetapkan upah bagi buruh. Yang dimaksud dengan upah dalam UU No.13/2003 adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukannya. Namun, pengertian upah tidak hanya dipahami sebagai imbalan saja sebagaimana diatas, tetapi upah harus dipahami sebagai satu hak yang didapat dan harus sesuai dengan apa yang dihasilkan dari kerja buruh, sehingga ada nilai keadilannya. Didalam Pasal 88 UU No.13/2003 telah jelas dinyatakan, bahwa setiap buruh berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memenuhi hal tersebut, maka Pemerintah membuat suatu aturan untuk melindungi buruh, yaitu dengan menetapkan upah minimum sebagai batasan terendah bagi pengusaha dalam membayarkan upah bagi buruh. Penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana amanat UU No.13/2003. Dalam Pasal 1 ayat (1) Permen Nakertrans No.17/2005 disebutkan, KHL adalah standar kehidupan yang harus dipenuhi oleh seorang buruh untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non-fisik, dan sosial untuk kebutuhan 1 bulan. Upah minimum ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan upah minimum ini diatur dalam Pasal 89 UU No.13/2003, yang menyebutkan bahwa Upah Minimum terdiri dari upah minimum berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Upah minimum berdasarkan sektor pada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur. Dengan ditetapkannya upah minimum oleh pemerintah yang biasanya ditetapkan setiap tahun, maka pengusaha harus melakukan penyesuaian dan peninjauan terhadap upah para buruh. Dalam melakukan penyesuaian dan peninjauan upah ini, maka pengusaha dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Hal ini diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU No.13/2003. Pada dasarnya upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94 UU No.13/2003. Upah pokok merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk upah minimum perlu dipahami, bahwa upah minimum hanya berlaku bagi buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Permen Nakertrans No.17 Tahun 2005. Lalu bagaimana dengan buruh yang lebih dari 1 tahun??? Apakah Upah pokoknya juga upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah???. Bagi buruh yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun, untuk menetapkan upah pokoknya harus dirundingkan secara bipartite, yaitu antara Serikat buruh atau buruh dengan pengusaha. inilah yang oleh pengusaha disebut dengan “Upah Sundulan”. Penetapan upah dalam perundingan ini perlu memperhatikan struktur dan skala upah serta kemampuan dan produktivitas perusahaan. Hal ini diatur dalam Pasal 92 UU No.13/2003. Misalnya sebagai contoh, Pada awal tahun 2009 kemarin, Pemerintah telah menaikkan upah minimum sebesar Rp.972.605 dengan kenaikan sebesar 8% dari Upah Minimum Tahun 2007. Maka penentuan kenaikan upah bagi buruh yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun harus memperhatikan persentase besaran kenaikan upah dan struktur dan skala upah yang terdiri atas golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Penyesuaian kenaikan upah tersebut harus dirundingkan secara bipartite antara serikat buruh atau buruh dengan pengusaha. Bagi perusahaan yang telah terdapat serikat buruh, maka jika dilakukan perubahan kebijakan harus memberitahu dan merundingkannya terlebih dahulu dengan Serikat Buruh yang ada di lingkungan perusahaannya. Serikat Buruh berhak mengetahui mengenai kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan dan hak-hak buruh. Pembahasan mengenai kenaikan upah (baik upah pokok maupun tunjangan tetap) termasuk pada persoalan hak kepentingan, yang dapat menjadi kesepakatan bersama antara dua pihak yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja bersama. Dalam hal terjadi perubahan maka, pihak perusahaan tidak boleh menolak untuk berunding. Hal ini disebutkan dalam Pasal 15 Kepmen Nakertrans No.48 Tahun 2004, yang menyebutkan: “Pengusaha harus melayani permintaan secara tertulis untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dari serikat buruh yang telah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi pengusaha yang menolak untuk melayani berunding, maka pengusaha tersebut tidak mengakui hak-hak sebuah serikat buruh. dengan tidak diakuinya hak-hak serikat buruh, maka dapat dikatakan juga bahwa pengusaha juga tidak mengakui keberadaan serikat buruh yang ada di lingkungan perusahaan. Dalam Pasal 28 UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh disebutkan: “Siapapun dilarang untuk menghalang-halangi atau memaksa buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat buruh dengan cara: • Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; • Tidak membayar atau mengurangi upah buruh; • Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; • Melakukan kampanye anti pembentukkan serikat buruh. Terhadap siapapun yang melanggar pasal 28 tersebut diatas, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp.500 Juta. Hal ini diatur dalam Pasal 43 UU No.21 Tahun 2000. Hak buruh mengenai upah dan perlindungan buruh dari kesewenangan pengusaha telah diatur sedemikian rupa didalam undang-undang Negara, khususnya mengenai UU Serikat Buruh. Untuk itu, tidak perlu takut untuk melakukan perjuangan untuk mendapatkan hak-hak buruh.

:iloveindonesia:iloveindonesia:iloveindonesia:ilov eindonesia:iloveindonesia

Upah layak,hak buruh yang di atur dalam undang-undang..

Info yg dicari : undang-undang ketenagakerjaan terbaru, uu ketenagakerjaan terbaru, uu tenaga kerja terbaru, pengertian upah sundulan, undang2 buruh, undang2 perburuhan, undang undang ketenagakerjaan terbaru, undang-undang tenaga kerja terbaru, undang-undang perburuhan terbaru, undang undang tenaga kerja terbaru 2011,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  1. One Response to “Upah layak,hak buruh yang di atur dalam undang-undang..”

  2. Tapi msh banyak perusahaan yg tdk mentaati uu,, dan tentang pembentukan atau masuk keanggotaan serikat buruh selalu ada ancaman dari pihak perusahaan seperti mengurangi upah, mutasi dan bahkan PHK.. Gmna tanggapan pemerintah ? dirasa pemerintah tdk ada tindakan….

    By deben syamudra on Mar 18, 2012

Post a Comment