Sistem Pemerintahan SBY Dinilai Seperti Monarki

November 30, 2010 – 10:26 pm
Sistem Pemerintahan SBY Dinilai Seperti Monarki

Jakarta – Pernyataan SBY soal penerapan demokrasi dan monarki di Yogyakarta terus menilai kritik. Justru pemerintahan SBY yang dituding seperti monarki.

Jubir Serikat Pengacara Rakyat, Habiburokhman menilai SBY banyak melibatkan keluarga dan orang-orang terdekatnya dalam pemerintahan. Ini disebutnya sebagai nepotisme.

"Kita tahu bahwa SBY mengangkat iparnya Letjen Pramono Edhie sebagai Pangkostrad, lalu ipar lainnya menjadi Direktur BNI dan anaknya menjadi Sekjen Partai Demokrat. Serta banyak kerabatnya yang duduk di Partai Demokrat," ujar Habiburokhman dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (1/12/2010).

Habiburokhman menjelaskan praktek penempatan orang di struktur kekuasaan dengan latar belakang nepotisme adalah praktek yang lazim terjadi di sistem monarki. Dimana ipar, adik, anak sang Raja ditempatkan pada posisi-posisi penting demi menjaga kekuasaan keluarga tersebut.

"Jadi justru SBY lah yang secara tidak langsung mengunakan sistem politik Monarki dalam suatu negara yang demokratis," kritik dia.

Habibbukrokhman menambahkan sebagai kepala daerah, Sultan HB X tidak memimpin dengan gaya seorang raja. Ada pengawasan dari DPRD dan sebagai Gubernur, Sultan tunduk pada aturan pemerintah.

"Kalau toh ada anggapan monarki, istilah itu dalam konteks simbolisasi kultural Jawa. Monarki itu jelas bukan monarki politik," jelas dia.

Dia menambahkan pemerintahan di Yogyakarta menerapkan semua prinsip demokrasi dan administrasinya seperti halnya provinsi lain. Karena itu, tidak tepat jika Presiden tidak segera mengesahkan keistimewaan Yogyakarta.

"Amanat 5 September 1945 menguatkan status keistimewaan DIY dari sisi hukum dan historis. Jadi tidak perlu dipolemikan," tegas dia.

Lebih Baik SBY Urusi Korupsi Daripada Utak-atik DIY

Jakarta – Pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal sistem monarki yang terjadi di Yogyakarta benar-benar menjadi bumerang bagi RI 1. LSM di Yogyakarta pun meminta SBY memikirkan hal yang lebih penting dari sekadar mencampuri urusan Yogyakarta.

"Daripada ngutak-atik keistimewaan DIY, mending SBY ngurusi korupsi saja, itu lebih bagus dan bermanfaat," ujar Koordinator Komite Independen Pengawal Referendum (KIPER), Inung Nurzani saat berbincang dengan detikcom, Selasa (30/11/2010).

Menurut Inung, di bawah kepemimpinan Sri Sultan HB X dan Paku Alam VIII Yogyakarta bisa menerapkan pemerintahan yang demokratis. Pemkot Yogyakarta juga memiliki nilai tertinggi untuk indikator peningkatan transparansi dalam pengadaan berdasarkan temuan KPK.

"Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Sultan selama ini sudah baik, kenapa harus diutak-atik lagi. Kenapa tidak memperbaiki yang belum baik saja," tambahnya.

Rakyat Yogya pun siap untuk melakukan referendum bila RUU Keistimewaan DIY
dinilai tidak mengaspirasi keinginan rakyatnya. Masyarakat Yogya masih menginginkan Sri Sultan HB X dan Paku Alam menjadi pemimpin mereka.

"Kalau tidak sesuai kita akan referendum supaya kita kembali maklumat HB IX tahun 45, yaitu DIY tetap jadi daerah istimewa dan dipimpin gubernur dan wakil yaitu Sultan dan Paku Alam," imbuhnya.

:cd jadi rame akhir nya kasus korupsi di tinggalkan ,,, jadii ngga jelas ,,,, tentang berita pemberantasan korupsi nya ,,,

http://www.detiknews.com/read/2010/1…-utak-atik-diy

Sistem Pemerintahan SBY Dinilai Seperti Monarki

Info yg dicari : SISTEM PEMERINTAHAN sby, kasus sistem pemerintahan, berita pemerintahan terbaru, berita tentang sistem pemerintahan, kasus monarki yogyakarta, berita terbaru pemerintahan, berita sistem pemerintahan, masalah sistem pemerintahan, kasus negara dan sistem pemerintahan, kasus jogja,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post a Comment