Berita-Terbaru.com

JAKARTA, RIMANEWS-Banyak kalangan meragukan reshuffle kabinet yang sebentar lagi dilakukan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan membawa perubahan signifikan bagi kondisi bangsa.
Reshuffle kabinet diprediksi tidak akan lepas dari politik transaksional yang hanya berorientasi untuk mengamankan kekuasaan. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memperkirakan, reshuffle akan mengesampingkan pertimbangan publik dan performa. Keinginan rakyat pun akan terbunuh akibat transaksi politik.
Reshuffle yang akan dilakukan, menurut Burhan, diprediksi akan lebih banyak menyenangkan elit politik ketimbang memuaskan publik.
"Alasan ini dilakukan lewat matematika politik dan bersifat transaksional. Loyalitas politik menjadi salah satu ukurannya,". Ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan pengamat politik muda dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, yang akrab dipanggil Ardi. Menurutnya, reshuffle yang akan dilakukan Presiden SBY nanti hanya basa-basi belaka. Menurutnya, ini merupakan salah satu strategi manajemen pencitraan Presiden SBY.
"Reshuffle, bargaining politik, isu-isu meredam kasus Century yang saat ini sedang di gemborkan kembali oleh beberapa anggota Dewan di DPR," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Ardi, menyarankan, Presiden SBY ketimbang repot mengganti menteri-menteri yang dinilai bermasalah, akan lebih baik jika dirinya berani untuk turun langsung menghadapi persoalan bangsa yang tengah terjadi saat ini.

SBY Terbelenggu Parpol
Pengamat Politik Reform Institute Yudi Latif menilai, Presiden SBY masih terbelenggu partai politik sehingga sulit melakukan perombakan kabinet (reshuffle) untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Hal itu diungkapkan.
"Presiden saat ini masih terbelenggu, apalagi kini partainya juga lagi bermasalah dan ia hanya mengandalkan kekuatan formal dari parlemen, tentu meragukan bila kemudian Presiden merombak kabinet hanya untuk memperbaiki kinerja, apakah ia mampu menentukan secara mandiri," katanya di Jakarta, Rabu (28/9).
Ia mengatakan, krisis dengan tuduhan korupsi di Partai Demokrat akan menjadi senjata ampuh bagai partai politik lainnya untuk menekan Presiden. "Saya malah ragu apakah memperbaiki kinerja, atau malah memberikan konsensi lebih dalam lagi bagi partai politik untuk menyelematkan partainya dan tentunya juga pemerintahannya sampai 2014," katanya.
Apalagi, menurut dia, kabinet secara efektif hanya akan bekerja selama setahun, karena pada 2013, fokus pemerintahan terutama menteri dari partai politik akan tersita menyambut pemilu 2014.
"2013 sudah memiliki suasana yang berbeda, tidak disangsikan akan panas menyembut 2014, apalagi Presiden SBY sendiri juga tidak boleh lagi mengajukan dirinya untuk menjadi presiden," katanya.
Menurut dia, Presiden tidak akan mengambil langkah perombakan yang mandiri tanpa dipengaruhi secara langsung oleh partai-partai politik pendukung pemerintah. "Semua punya kepentingan, dan mendekati 2014, kepentingannya semakin jelas," katanya.
Sebelumnya, Presiden SBY memastikan akan melakukan perombakan kabinet sebelum 20 Oktober mendatang. Presiden mengatakan perombakan kabinet untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Presiden mengemukakan, perombakan kabinet tersebut didasarkan penilaian objektif kinerja para menteri.
Di sisi lain, 17 dari 33 kursi kementerian berasal dari kader partai politik. Ke-17 kader partai politik tersebut mewakili enam partai politik koalisi pendukung pemerintah yaitu Demokrat, Golkar, PKB, dan PAN, PPP, PKS.

Standar Etika Publik SBY Rendah
Sementara itu, tokoh nasional Rizal Ramli berpendapat, reshufle kabinet terjadi atau tidak, semua itu tidak akan banyak berpengaruh bagi kehidupan rakyat.
“Untuk apa reshufle jika hanya ingin mempertahankan kekuasaan, bukan menyejahterakan rakyat,”. ungkapnya kepada wartawan dalam suatu kesempatan.
Masalah utamanya, menurut Rizal, bukan pada menteri, tapi pada presiden. Ketidaktegasan presiden dalam mengambil keputusan untuk menonaktifkan menteri kabinet yang bermasalah, menurutnya, menunjukkan standar etika publik presiden sangat rendah sekali.
Untuk menonaktifkan menteri yang diduga melakukan korupsi saja, presiden harus menunggu status yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, menurut Rizal, penetapan status tersangka tersebut bisa berlarut-larut, minimal prosesnya memakan waktu dua tahun.
Di negara lain, ungkap Rizal, seorang presiden akan langsung menonaktifkan menteri yang terindikasi melakukan korupsi. Bahkan di Jepang, seorang perdana menteri langsung mengundurkan diri dari jabatannya hanya karena salah ucap.
“standar etika publik SBY sangat rendah sekali. Kepemimpinan semacam ini sudah tidak pantas untuk dipertahankan lagi. Kita harus segera melakukan perubahan,” tukas sang tokoh perubahan ini.

Apa yang Mau Diharapkan dari Reshuffle Kabinet?
Di sisi lain, anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Wahid menilai, selama tidak ada perubahan dalam pola pikir dan cara kerja seluruh aparat, rencana reshufle kabinet sepertinya akan sia-sia saja dan tidak akan membawa perubahan signifikan bagi kehidupan bangsa.
"Sehari sepuluh kali resuffle sama saja. Saya gak yakin adanya perbaikan kinerja. Lalu apa yg kita harapkan dari reshuffle, kalo pola pikir dan kerjanya masih sama saja," kata Lily dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa saat lalu.
Ia mencontohkan, pola pikir yang salah itu terlihat saat Boediono terpilih sebagai Wakil Presiden. Padahal, banyak kesalahan yang dilakukannya saat dia menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) era presiden Megawati dan menjadi Direktur Bank Indonesia (BI) di era Presiden SBY.
"Boediono ini kriminal. Kasus Bank Century juga sempat minus. KPK dibentuk dan pada kenyataannya pelaksanaan hukumnya tidak memenuhi keinginan rakyat," ujarnya.
Seharusnya lanjut Lily, sistem pemerintahan harus menjadi Presidensil, karena adanya perubahan di Indonesia itu berada ditangan Presiden. "Kita minta kejujuran pemerintah. Tujuan negara kan mensejahterahkan rakyat. Kalau yang sejahtera hanya sekelompok orang, ya berarti sistem pemerintahan yang salah," tandasnya.

Presiden yang Harus Direshuffle?
Menanggapi buruknya kinerja pemerintahan SBY-Boediono, koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhi Massardi, menilai masalah utamanya bukan pada menteri, tapi pada kepemimpinan SBY. Ketidaktegasan SBY dalam memimpin pemerintahan, Menurut Adhi, adalah penyebab utama lemahnya kinerja para menteri.
"Lebih baik Presidennya yang diganti. Kalau presidennya diganti, pasti menterinya juga akan diganti," ungkap mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Pada akhirnya, publik hingga saat ini masih terus bertanya-tanya, akankan reshuffle kabinet yang akan dilakukan membawa perubahan signifikan, atau hanya hanya basi-basi politik yang hanya berujung pada bagi-bagi kekuasaan? Kita lihat saja!. (ach)

Sumber: http://rimanews.com/read/20111001/42…uffle-presiden

BERITA LAIN:
Soal HAM, SBY Dinilai Membangkang Terhadap Konstitusi
Demonstran Mahasiswa Bakar Foto SBY di Surabaya. Politik Kian Panas
Awas, PKS dan Parpol Koalisi Mau Menunggangi aksi Demo BEM ke Istana untuk Bargaining Reshuffle