Pembangunan Fokus Luar Jawa

April 2, 2011 – 6:26 am
JAKARTA– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak pengusaha untuk mulai menggeser fokus usaha, serta bisnis ke luar Jawa. Selain demi keseimbangan pembangunan, luar Jawa juga memiliki banyak potensi, terutama dengan pelaksanaan enam koridor ekonomi. Selama ini, menurut Presiden, Pulau Jawa terlalu menguasai pembangunan dan perekonomian Indonesia dengan rasio hampir 60%. Pembangunan besar-besaran di Pulau Jawa ini telah mengganggu kestabilan serta daya dukung lingkungan.

”Kita harus mengembangkan ekonomi luar Jawa.Tidak boleh pada 15–25 tahun mendatang rasio masih begini (60% Jawa).Tidakboleheksplorasiterus di Jawa karena akan mengganggu lingkungan, mengganggu daya dukung lingkungan terhadap manusianya,” papar Presiden SBY saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta kemarin.

Presiden menambahkan,setidaknya diperlukan dana USD2 triliun untuk menggenjot pembangunan di luar Pulau Jawa selama 5–15 tahun ke depan. Pembangunan tersebut diharapkan bisa mendongkrak produkdomestikbruto(PDB) Indonesia, dari sekarang USD700 miliar menjadi USD4 triliun dalam 15 tahun mendatang. Arah pembangunan Pulau Jawa dan luar Jawa telah dirancang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Selain koridor Pulau Jawa, masterplan itu secara khusus menyinggung rencana dan strategi pembangunan di luar Jawa, yakni Sumatera; Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara; Sulawesi dan Maluku Utara; serta Papua dan Maluku (lihat info grafis). Berbeda dengan koridor lainnya, pembangunan di koridor Jawa, nantinya,akan lebih diarahkan pada industri teknologi tinggi. ”Dalam 5 tahun,10 tahun,15 tahun mendatang, terbayang opportunityuntuk mengembangkan ekonomi luar Jawa dalam enamkoridoryangsemuatercantum dalam MP3EI,”tandasnya.

Presiden mengatakan bahwa pembangunan luar Jawa membutuhkan komitmen besar baik dari pemerintah, BUMN, maupun swasta, termasuk investor asing. Tercatat ada USD300 miliar (sekitar Rp2.700 triliun) yang siap digelontorkan untuk mempercepat pembangunan. BUMN berkomitmen menyiapkan USD100 miliar, swasta USD85 miliar, serta investor asing USD100 miliar. ”Total komitmen USD300 miliar belum belanja pemerintah yang kita keluarkan melalui APBN.

Empat tahun berturut- turut, paling setidaknya ada Rp100 triliun yang diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia,” tandasnya. Rapimnas Kadin digelar selama tiga hari,1–3 April 2011.Setelah dibuka di Jakarta,Rapimnas akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam pembukaan kemarin,Kadin menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tujuh kementerian/ lembaga, yaitu dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal,Kementerian Kelautan dan Perikanan,Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri,Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tuntaskan Rintangan

Pengusaha nasional meminta pemerintah fokus untuk menyelesaikan rintangan yang menghambat investasi. Mereka menilai hingga kini berbagai hambatan investasi belum juga diselesaikan pemerintah. Hambatan-hambatan dimaksud antara lain tingginya suku bunga, lemahnya birokrasi dan koordinasi antarlembaga pemerintahan, lambatnya pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur, serta ketidakpastian hukum di Indonesia. ”Mau pengusaha investasi USD100 atau USD200 miliar, itu nanti.

Berapa pun angkanya, tidak masalah, karena kami tidak mau bicara janji semata,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta kemarin. Sofjan mengatakan bahwa Apindo akan menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka kepada Presiden SBY.Dengan demikian, rencana percepatan pembangunan ekonomi dan investasi yang dicanangkan Presiden bisa segera diimplementasikan.

Semua pihak terkait mulai pemerintah hingga pelaku usaha, baik di pusat maupun di daerah, berkoordinasi untuk mengatasi hambatan dan mempercepat realisasi investasi di Indonesia. Sofjan mencontohkan, sejumlah investasi di sektor kelapa sawit dan karet menunggu kepastian kebijakan pemerintah, yakni terkait kepastian moratorium dan hutan tanaman industri. ”Kita sudah ngomong persoalan- persoalan ini sejak lima tahun lalu,tapi tetap saja tidak ada pembangunan infrastruktur,” tegasnya.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Chris Kanter mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan rencana investasi di sektor infrastruktur. Namun, rencana itu masih menunggu penuntasan berbagai kendala investasi. ”Misalnya kekisruhan wewenang antara pemerintah tingkat II, I, dan pusat. Itu kan menyangkut dengan investasi. Belum lagi soal kepastian hukum,”paparnya.

Bank Pembangunan

Di bagian lain,Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan bahwa keberadaan bank pembangunan Indonesia dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan jangka panjang proyek-proyek infrastruktur. Keberadaan bank seperti itu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur. ”Ini perlu karena ketersediaan infrastruktur merupakan kunci membangun perekonomian. Harus segera diwujudkan. Manfaatkan kemitraan public private partnership,”ujar Suryo.

Ketua Kadin Sulawesi Barat Harry Warganegara Harun mengusulkan, bank pembangunan khusus fokus mendanai pembangunan kepentingan publik di kawasan tertentu, misalnya pembangunan di Kawasan Indonesia Timur membutuhkan bank khusus. ”Kalau bank itu berpusat dan fokus hanya kawasan Indonesia Timur, bisa efektif mendorong percepatan pembangunan ekonomi di kawasan itu,”paparnya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa menambahkan, pemerintahperlutegas menginstruksikan bank-bank BUMN untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional. Demi mengakselerasi pembangunan,pengusaha membutuhkan solusi cepat untuk merealisasikan segera sejumlah rancangan investasi. ”Bank-bank BUMN harus mempercepat pembiayaan proyek-proyek strategis,jangan justru menyasar produk-produk konsumsi seperti kredit motor dan rumah,”ujarnya

http://www.seputar-indonesia.com/edi…iew/390536/38/

Kabar baik untuk masyarakat luar pulau jawa.. :beer:

Pembangunan Fokus Luar Jawa

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post a Comment