Berita-Terbaru.com

Katanya Anggaran Defisit tapi Ada Dana untuk Lumpur Lapindo
Sabtu, 07 April 2012 15:23 WIB

JAKARTA–MICOM: Pemerintah dinilai ambigu saat mengatakan negara mengalami defisit anggaran. Pasalnya, pemerintah malah mengakomodasi dana untuk penanggulangan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. "Kalau semburannya belum berhenti, tanggulnya masih jebol, daerah yang terkena dampak juga semakin luas. Dengan tidak adanya garis batas yang jelas bencana alam atau menjadi tanggung jawab perusahaan (Lapindo Brantas), tahun-tahun berikutnya APBN akan terus terbebani persoalan ini."

Itu dikatakan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, Jakarta, Sabtu (7/4). "Di satu sisi kita bicara anggaran defisit, tapi kita gagal dalam suatu hal yang sudah pasti bisa kita efisienkan. Yang tidak perlu ditanggung negara kenapa harus ditanggung negara?" kata Ilyas.

Seperti diketahui, dalam UU APBN-P 2012 pasal 18, dana penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo masih dibiayai negara. Menurut ICW, dari hasil audit BPK dan mengacu pada PSC (production sharing contract) migas seharusnya semburan lumpur di Sidoarjo menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas yang dimiliki oleh salah satu petinggi partai. "Kalau dia sampai bangkrut pun itu tanggung jawab dia. Itu risiko bisnis dan ada dalam kontrak migas," ujarnya.

Ilyas mencontohkan kejadian di teluk Meksiko. Pipa minyak British Petroleum pecah sehingga minyak mentah yang diambil dari dasar laut mencemari lingkungan. "Kita masih ingat BP harus mengeluarkan Rp30 triliun waktu sumur minyaknya bocor. Artinya secara umum, dalam kasus tambang atau migas, saat terjadi malpraktik itu ditanggung perusahaan, bukan Negara," ujarnya.

Ilyas menyindir bahwa perusahaan milik petinggi partai tersebut memang memiliki banyak masalah. Selain Lapindo Brantas, perusahaan lainnya juga disinyalir bermasalah. "Untuk bapak yang satu ini memang kasusnya banyak. Untuk migas, ada kasus Lapindo Brantas. Lalu untuk batu bara ada Bumi Resources dan Arutmin, belum lagi ada Newmount dan perusahaan-perusahaan lain. Ada ketidakwajaran pembayaran royalti terhadap negara dalam pembayaran pajak," ujar Ilyas.

Pada 2010, Ditjen Pajak pernah mengeluarkan dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh Bumi Resources, KPC, dan Arutmin yang nilainya mencapai Rp2,1 Triliun. Kasus tersebut sudah masuk dalam penyidikan perpajakan. "Tapi sampai 2011 kami tidak melihat perkembangannya. Bahkan, kabarnya kasus dugaan pidana perpajakan kelompok Bumi Resources ini sudah masuk lemari," ucapnya.
http://www.mediaindonesia.com/read/2…Lumpur-Lapindo

ICW Minta SBY Evaluasi APBN untuk Lumpur Lapindo
Sabtu, 07 April 2012 12:37 WIB

JAKARTA–MICOM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus segera mengevaluasi ulang anggaran untuk semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Pasalnya, hingga kini penanggulangan semburan yang menenggelamkan permukiman warga tersebut sudah menghabiskan dana APBN tidak kurang dari Rp7 triliun.

Itu diungkapkan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas menanggapi masih adanya pasal dalam UU APBN-P 2012 yang diperuntukkan bagi penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo. "Apakah dari awal semburan lumpur Lapindo betul human error atau bencana alam? Audit BPK mengatakan ini bukan bencana alam," kata Ilyas, Jakarta, Sabtu (7/4).

Menurutnya, jika mengacu pada kontrak migas, Lapindo Brantas yang melakukan eksplorasi dan menyebabkan terjadinya semburan lumpur harus bertanggung jawab. "Pertama karena ini bukan bencana alam, kesalahan manusia, ada kesalahan teknis. Seharusnya ini menjadi tanggung jawab Lapindo Brantas. Jadi ini bukan dibebankan kepada negara," tegas Ilyas.

Beban anggaran untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo sudah diakomodasi pemerintah melalui APBN sejak 2007. "Ini tidak terlepas dari konfigurasi politik kepentingan," katanya. Pemerintahan SBY yang didukung Partai Demokrat seakan lemah menghadapi permasalahan yang sudah berlangsung lima tahun. "Karenanya, terjadi cross sharing," ujar Ilyas. Ia menambahkan, pemerintah tidak memiliki acuan yang tegas. "Artinya, lebih banyak dalam nuansa barter dan kepentingan politik. Itu yang menjadi masalah," kata Ilyas.

Penanggulangan lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo terus terjadi dan terus menyedot APBN karena ketidakberanian pemerintah. "Ini kan karena kepengecutan pemerintah yang memiliki legitimasi tinggi dalam penegakan hukum," ujarnya.
http://www.mediaindonesia.com/read/2…Lumpur-Lapindo

APBN-P 2012 Alami Defisit Rp190,1 triliun
Jum’at, 06 April 2012 | 19:02 WIB

Dalam APBN-P 2012, untuk menutup defisit 2,23% atau Rp190,1 triliun, pemerintah berencana menerbitkan SBN neto Rp159,59 triliun. Sementara realisasi penerbitan neto tercatat mencapai Rp56,82 triliun hingga akhir Maret lalu.

Destry Damayanti, Kepala Ekonom Bank Mandiri, megatakan bahwa permintaan SBN masih tinggi sehingga tidak perlu dilakukan pembatasan penerbitan. "Saya rasa tidak perlu, sebaiknya on schedule. Karena dengan APBN-P itu kan penambahan penerbitan Rp25 triliun, padahal defisit melebar sekitar Rp60 triliun, tapi tidak semuanya dialokasikan ke pembiayaan. Baru-baru ini ada lelang dan demand-nya masih tinggi," tuturnya.
http://www.bisnis.com/articles/ekspe…t-utang-negara

——————-

APBN yang sesungguhnya sangat besar, mencapai Rp 1.300.000.000.000.000 (baca seribu tiga ratus milyar rupiah), ternyata tak banyak berdampak ke rakyat. Padahal, uang segede gaban itu asalnya dari pajak yang dibayar rakyat, atau uang non-pajak semisal cukai rokok atau iuran atas jasa layanan Negara, yang dibayar rakyat pula. Kalau toh ada penerimaan hasil penjualan SDA, itu pun menurut UUD 1945 pasal 33, pada dasarnya adalah hak dan milik rakyat jua, negara hanya diberi amanah untuk mengelolanya dengan baik bagi upaya perbaikan kesejateraan rakyatnya. Tapi dan rakyat yang besar itu, kalau dilihat penggunaannya setiap tahun anggaran, sungguhlah sangat menyedihkan.

Bayangkanlah, dana APBN itu sekitar 60% habis untuk gaji PNS, 20% habis untuk bayar utang dan subsidi. Yang tersisa hanya 20% saja untuk proyek-proyek layanan publik dan pembangunan. Tragisnya pula, ternyata dana pembangunan yang sudah sedikit itu pun masih ‘berpihak’ dalam pengalokasiaannya (bergantung negoisasi kekuatan poltik di Panitia Banggar DPR), sehingga tak mengherankan bila LAPINDO yang milik ketua Umum Gplkar, Abu Rizal Bakrie, pun bisa dapatsampai Rp 1,3 triliun tahun ini.

Ketika proyek itu mulai dijalankan di lapangan, lelang proyek yang seharusnya transparan agar ditemukan tawaran nilai proyek paling effisen, ternyata juga kebanyakannya hanya lelang ‘kongkalikong’ saja … prakteknya yang memenangkan tender proyek Pemerintah itu adalah pengusaha-pengusaha yang dekat dengan Parpol yang berkuasa di DPR atau dengan dengan Pak menteri. Makanya, potongan proyek itu (baca pungli atau korupsi), bisa mendekatai angka 40% dari nilai proyek secara keseluruhan (5 sampai 10% untuk fee di Banggar DPR, 5% biaya siluman di lapangan dan 30% angpao untuk Boss besar di Kementerian dan Parpol tentunya)