Ketua KPU SUDUTKAN ANDI NURPATI [kesaksian dlm sidang lanjutan kasus SURAT PALSU MK]

November 4, 2011 – 1:26 am
Ketua KPU Sudutkan Andi Nurpati

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafiz Anshary menjadi saksi dalam sidang lanjutan tindak pidana pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terdakwa mantan Staf Panggil MK, Mashyuri Hasan (tidak terlihat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/11). Selain menghadirkan Ketua KPU, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mendatangkan Komisioner KPU lainnya yakni Endang Sulastri. (FOTO ANTARA/Dhoni Setiawan)

04 Nopember 2011
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafiz Anshary menilai proses surat menyurat antara Andi Nurpati dan terdakwa kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) Mashyuri Hasan tidak sesuai prosedur KPU.

Keterangan yang menyudutkan Andi Nurpati itu disampaikan Abdul ketika bersaksi dalam sidang kasus pemalsuan surat MK dengan terdakwa Mashyuri Hasan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (3/11).

Saat menjadi komisioner KPU, Andi Nurpati menyurati Mashyuri Hasan, yang kala itu menjabat juru panggil MK. Surat tersebut mempertanyakan keputusan MK terkait sengketa kepemilikan kursi DPR di Daerah Pemilihan (Dapil) I Sulawesi Selatan (Sulsel).

Andi kemudian menerima surat jawaban dari MK. Surat jawaban dibuat Mashyuri dan dikirim melalui faksimile. Surat itulah yang belakangan terungkap sebagai surat palsu MK.

“Tidak lazim (surat menyurat tersebut). (Seharusnya) Surat masuk ke TU (Tata Usaha), lalu masuk ke staf saya, lalu saya disposisi tergantung ke mana. Dalam kasus ini, disposisi ke sekjen, Biro Hukum, baru ke komisioner,” ujar Abdul.

Menurut dia, komisioner KPU bisa saja menerima surat langsung dari seseorang. Namun, sesuai prosedur, komisioner tersebut harus memberikan surat itu kepada sekretariat KPU.

“Surat bisa saja diterima di mana saja, tetapi itu masuk ke sekretariat. Di sana ada pengkajian, ada biro terkait untuk mengkaji palsu atau tidak,” paparnya.

Dalam dakwaan Mashyuri terungkap, Andi Nurpati yang kini petinggi Partai Demokrat pernah menerima dua surat dari MK yang merupakan jawaban atas permintaan penjelasan KPU terkait sengketa kepemilikan kursi di Dapil I Sulawesi Selatan.

Surat pertama diterima Andi pada tanggal 14 Agustus 2009, difaks oleh Mashyuri Hasan. Setelah itu, Andi menerima surat lain dalam substansi yang sama pada tanggal 17 Agustus 2009. Surat diantar langsung oleh Mahsyuri Hasan dan seorang rekannya di MK ke Andi di studio JakTV.


Andi Nurpati (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

Tak Beri Sanksi

Di kemudian hari, surat tertanggal 14 Agustus 2009 itu diketahui merupakan surat palsu. Sebab, kendati ditandatangani oleh panitera MK kala itu, Zaenal Arifin Hoesein, dan berstempel resmi MK, substansi isi surat tak sesuai dengan putusan MK terkait sengketa kepemilikan kursi di Dapil I Sulsel.

MK menilai surat yang asli adalah yang dikirim pada tanggal 17 Agustus 2009. Hal itu diketahui MK setelah KPU melalui rapat pleno yang diketuai oleh Andi Nurpati menetapkan Dewi Yasin Limpo dari Partai Hanura sebagai yang berhak atas kursi DPR dari Dapil I Sulsel.

Padahal, seharusnya yang berhak atas kursi tersebut berdasarkan putusan MK adalah Mestariani Habie dari Partai Gerindra. Saat memimpin rapat pleno penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai pemenang kursi, Andi menggunakan surat jawaban MK tertanggal 14 Agustus 2009, kendati ia juga sudah mengantongi surat MK tertanggal 17 Agustus 2011.

Atas hal tersebut, Andi mengaku kepada Abdul, di kemudian hari setelah terkuak ada dua surat balasan dari MK tertanggal 14 dan 17, surat tertanggal 17 yang ia kira pertama kali adalah palsu karena tidak berstempel resmi MK.

KPU akhirnya menggelar rapat pleno untuk merevisi hasil rapat pleno sebelumnya yang menetapkan Dewi Yasin Limpo sebagai pemilik kursi, dan menetapkan Mestariani Habie sebagai pemilik kursi yang sah.

Meski menganggap ada ketidaklaziman, Abdul mengaku tidak pernah memberi sanksi kepada Andi Nurpati dan stafnya. Alasannya, saat itu kesibukannya sebagai ketua KPU sangat tinggi, karena sudah masuk proses penghitungan pemilu sampai pelantikan Presiden.

Dalam kasus itu, Zainal Arifin Hoesein juga telah menjadi tersangka, tapi berkasnya belum sampai ke pengadilan. Masyhuri dan Zainal disangka bersama-sama membuat surat palsu putusan MK soal sengketa pemilu legislatif tersebut. (D3,F4-59)

http://suaramerdeka.com/v1/index.php…-Andi-Nurpati-

Quote:

Andi Nurpati Perintahkan Matnur Sembunyikan Surat Asli MK

(FOTO ANTARA/Dhoni Setiawan)


Laporan: Ade Mulyana
Kamis, 03 November 2011 , 23:23:00 WIB
RMOL. Ketua KPU Abdul Hafidz Anshari menyebut surat asli Mahkamah Konstitusi (MK) disimpan atas perintah Andi Nurpati.

Abdul Hafidz menyampaikan hal itu saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus surat palsu MK dengan terdakwa Masyhuri Hasan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kamis 3/11).

Dikatakan Hafidz, MK telah mengirimkan jawaban asli melalui surat No.112 tertanggal 17 Agustus 2009. Surat tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Komisioner, Matnur. Tapi, Matnur tidak menyerahkan surat tersebut kepada dirinya dan tak digunakan KPU sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa Pemilu di Dapil 1 Sulsel.

Menurut Hafidz, saat dirinya mengkonfirmasi surat tersebut kepada Matnur, Matnur menjawab menyimpan surat asli dan tidak memberikannya atas perintah Andi Nurpati. [dem]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/r…Surat-Asli-MK-


Quote:

Polri Belum Temukan Penyimpangan Kasus Surat Palsu MK


Laporan Wartawan Tribunnews.com Abdul Qodir
Tribunnews.com – Kamis, 3 November 2011 17:41 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri belum melihat adanya upaya penyidik Bareskrim untuk membelokkan atau "mengamankan" mantan anggota KPU sekaligus politisi Partai Demokrat, Andi Nurpati, dari jeratan hukum kasus surat palsu MK.

Kabiro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Ronny Sompie, penanganan kasus tersebut masih sesuai prosedur atau on the track. "Sejauh ini masih on the track. Kan sudah gelar perkara (kasus surat palsu MK) di sana. Waktu itu ada Satgas, ada Kompolnas," kata Ronny di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (3/10/2011).

Pada 8 September 2011 lalu, Juru Bicara MK, Akil Muchtar, sempat menyatakan dirinya semakin yakin kasus surat palsu MK tidak akan menyentuh aktor intelektual. Menurutnya, Bareskrim Polri hanya berkutat pada penetapan tersangka dari MK, yakni mantan juru panggil MK, Masyhuri Hasan, dan mantan panitera pengganti MK Zainal Arifin Hoesein.

Akil Mochtar


Akil juga menilai Kepala Bareskrim Polri, Komjen Sutarman, terlihat tidak lagi semangat membongkar kasus surat palsu MK. Pasalnya, memo internal Kepala Bareskrim Polri tertanggal 3 Agustus 2011 yang memerintahkan penyidik untuk menetapkan mantan anggota KPU, Andi Nurpati, sebagai tersangka tidak dijalankan.

Ia menduga ada kekuatan lebih besar yang mengintervensi penyidik sehingga Andi Nurpati tidak juga disentuh. Padahal untuk mengungkap keterlibatan Andi Nurpati, kata Akil, sangat mudah dan sederhana membuktikannya, karena berbagai sangkalan Andi Nurpati bisa dipatahkan dengan berbagai argumen dan bukti yang ada.

Menurut Ronny, hasil pengawasan bironya, sulit dilakukan upaya untuk mengamankan seseorang yang diduga terlibat mengingat kasus ini menjadi perhatian publik. Bahkan, dipantau Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan sejumlah lembaga.

"Kami membantu penyidikan kasus itu agar tidak ada yang melenceng, tidak ada yang macam-macam," ujarnya.

Penulis: Abdul Qodir | Editor: Ade Mayasanto

http://www.tribunnews.com/2011/11/03…surat-palsu-mk


Ketua KPU SUDUTKAN ANDI NURPATI [kesaksian dlm sidang lanjutan kasus SURAT PALSU MK]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  1. 2 Responses to “Ketua KPU SUDUTKAN ANDI NURPATI [kesaksian dlm sidang lanjutan kasus SURAT PALSU MK]”

  2. tangkap semua orang2 sby yang terlibat kasus jangan sungkan2 rakyat bersama penegak hukum,kalau penegak hukum takut

    By theo on Dec 2, 2011

  3. media harus jadi penghijab antara penegak hukum dan tersangka

    By theo on Dec 2, 2011

Post a Comment